Karawang - Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menangani sampah di Karawang. Karena selama ini pemerintah mengaku belum sanggup mengatasi permasalahan sampah di Karawang.
"Kita minta bantuan kepada pihak ketiga karena masih banyak sampah yang menumpuk. Bukan swastanisasi tapi kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan pelayanan kebersihan,"kata Nevi Fatimah, Kepala Bidang Kebersihan dan Pengolahan Sampah DLHK Kabupaten Karawang, Senin (8/1/2018).
Saat ini menurutnya kerjasama penanganan sampah di Karawang yaitu di wilayah kecamatan Rengasdengklok dan lima jalur di wilayah perkotaan Karawang. Yaitu Jalur KW V, TPS Gading Elok, TPS Gang Yanten, TPS Carefour dan jalan baru.
Lanjut Nevi, beban PAD yang harus dibayar pihak ketiga kepada pemerintah lebih besar dibandingkan dengan UPTD di kecamatan. Dikatakannya, pihak ketiga ini mampu menggali potensi PAD dari pengelolaan sampah in. Dan diakuinya pemerintah belum mampu menggali potensi yang ada dengan melakukan pengelolaan sampah."Misalnya dari pasar Rengasdengklok, pihak ketiga melihat pasar bisa menggali potensi lebih. Karena selama ini mungkin sesama pemda komunikasi belum berhasil, dengan pihak ketiga mungkin komunikasi lebih berhasil,"katanya.
Sejauh ini, Nevi mengaku kinerja pihak ketiga dalam pengelolaan sampah dinilai cukup baik. Bahkan menurutnya tidak ada lagi sampah yang menumpuk di TPS. "Cukup bagus, kita evaluasi. Hampir TPS, tidak ada penumpukan. Kerjasamanya 1 tahun evaluasinya setaip 3 bulan. Kalau bagus diperpanjang 1 tahun. Mungkin akan diperluas wilayahnya,"katanya.
Sementara, PAD dari retribusi pengelolaan sampah pada tahun 2017 sebesar Rp 5,4 Milyar nakun capaiannya hanya 65 persen atau sekitar Rp. 3,5 Milyar. Alasanya, pihak dinas terkait belum berhasil membina tenaga harian lepas untuk disiplin dalam kinerja."Pengawasan kita dilapangan kurang. Petugas THL kurang disiplin. Tapi tahun ini ditarget Rp. 6,9 Milyar,"katanya.